Minggu, 01 Desember 2013

PERBEDAAN UU NO 12 TAHUN 1967 DENGAN UU NO 25 TAHUN 1992

UU NO 12 TAHUN 1967

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya telah dengan jelas menyatakannya, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas azas kekeluargaan dan Koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk
mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ing ngarsa sung tulada, ing madya bangun karsa, tut
wuri handayani”. Dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang- undang Dasar 1945, sesuai pula dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966, tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka peninjauan serta perombakan Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian merupakan suatu keharusan, karena baik isi maupun jiwanya Undang-undang tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas pokok, landasan kerja serta landasan idiil Koperasi, sehingga
akan menghambat kehidupan dan perkembangan serta mengaburkan hakekat Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial.
Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi,
bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-undang Dasar 1945 pasal 33. Hal yang demikian itu
akan menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan, keswasembadaan serta keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari azas-azas percaya pada diri
sendiri, yang gilirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri.Oleh karenanya sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/ MPRS/1966 dianggap perlu untuk
mencabut dan mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian tersebut dengan Undang-undang yang baru yang benar-benar dapat menempatkan Koperasi pada
fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksana dari Undang-undang Dasar 1945.Di bidang Idiil, Koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun
perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merupakan ciri
khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka politik umum perjuangan Bangsa Indonesia.Di bidang organisasi Koperasi Indonesia menjamin adanya hak-hak individu serta memegang
teguh azas-azas demokrasi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan Koperasi.Koperasi mendasarkan geraknya pada aktivitas ekonomi dengan tidak meninggalkan azasnya yakni kekeluargaan dan gotong-royong.Dengan berpedoman kepada Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 Pemerintah
memberikan bimbingan kepada Koperasi dengan sikap seperti tersebut di atas serta memberikan perlindungan agar Koperasi tidak mengalami kekangan dari pihak manapun, sehingga Koperasi benar-benar mampu melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

UU NO 25 TAHUN 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Pasal 2 
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
 
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
Fungsi, Peran, Dan Prinsip Koperasi

Pasal 4
Fungsi dan peran Koperasi adalah :
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5
Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
pengelolaan dilakukan secara demokratis;
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
kemandirian
Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula  prinsip Koperasi sebagai berikut :
pendidikan perkoperasian;
kerja sama antarkoperasi.

Pasal 6
Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
daftar nama pendiri;
nama dan tempat kedudukan;
maksud dan tujuan serta bidang usaha;
ketentuan mengenai keanggotaan;
ketentuan mengenai Rapat Anggota;
ketentuan mengenai pengelolaan;
ketentuan mengenai permodalan;
ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
ketentuan mengenai sanksi.

Daftar pustaka

Minggu, 28 April 2013

Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi


Pada dasarnya faktor - faktor yang akan mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down effects akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun sepertinya yang telah diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik, khusunya dalam mencapai tingkat pemerataan pembagunan, mengatasi penggangguran dan kemiskinan. Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect, pemerataan pembangunan yang pincang, penggangguran yang cukup besar sehingga di sektor tradisional yang tidak dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasarnya dilandasi keinginan yang baik, tetapi berdasarkan norma tertentu kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin.

Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan ketidak-merataan hasil pembangunan. Ketidak-merataan itu tidak hanya antar golongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan ada juga daerah yang terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung diarahkan ke lokasi tertentu atau malah akan terpusat di sesuatu daerah hal ini menyebabkan penyebaran penduduk juga tidak merata dan akan menumpuk disuatu daerah. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat pada modal dan outputnya atau pada hasilnya yang berorientasi ke pasar-pasar internasional dan kelompuk menengah ke atas di dalam negeri. Dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect (bandingkan dengan prinsip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (proses mengalir nya dan sumber daya dari daerah terbelakang & desa) ke daerah maju (perkotaan), sehingga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang,khusunya pemiskinan sumber dayanya.

Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Didaerah kalimantan misalnya, potensi hutannya besar sekali dan itu tidak dimiliki pulau Jawa. Riau memiliki sumber minyak bumi dan tidak dimiliki di pulau jawa. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi kepada pemerataan antar daerah potensi anyar daerah yang berbeda,kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah dan karena adanya ketimpangan antar daerah.


Tugas Kelompok Perekonomian Indonesia
Disusun Oleh :
Badar Adiwijaya  (21212331)
Bryn Artha Patria  (28212399)
Reinhart Hamonangan (26212094)


Strategi Pembangunan Ekonomi


Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita, memperhintungkan adanya perkembangan  penduduk di sertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi  suatu Negara dan pemerataan bagi penduduk suatu Negara.


A.  Strategi Pertumbuhan
Strategi ini  akan terpusat pada upaya pembentukan modal, dan bagaimana menanamnya secara seimbang, menyebar, terarah & memusat sehinga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini akan di rasakan oleh golongan lemah melalui proses, dengan melalui tindakan pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan.



Distribusi kembali hasil pembangunan yang tidak berjalan dengan semestinya menyebabkan golongan lemah yang tidak memiliki akses terhadap modal dan teknologi semakin tertinggal.



A.     B.       Strategi Pembangunan dengan Pemerataan
Konsep Strategi pembangunan dengan pemerataan ini dengan di tingkatkannya pembangunan melalui teknik social engineering yaitu penyusunan perencanaan induk & paket program terpadu, tapi strategi ini belum berhasil memecahkan masalah pengangguran massal.




Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.


C. Strategi Ketergantungan
Karena ketidak sempurnaan strategi pertama dan kedua muncullah strategi ketergantungan pada tahun 1965 ,teori ini menjelaskan tentang dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara berkembang, kemiskinan ini disebakan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lain  maka dari itu suatu negara harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak/negara lain.Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional.




Dari tabel di atas, Indonesia hanya mengalami surplus perdagangan dengan China pada 2003 sebesar 535 juta dollar AS, tepatnya 1 tahun sebelum pelaksanaan Free Trade Area. Dan sejak 2004 hingga Nov 2009, Indonesia ‘konsisten’ mengalami defisit perdagangan.



D. Strategi Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju.
Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang



Back-Wash-Effect menyebabkan adanya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya menyebebabkan daerah miskin tidak dapat berkembang.



E. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya




Pengangguran merupakan sumber ketidak-mampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok karena tingkat pendapatan rendah. Negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah


Tugas Kelompok Perekonomian Indonesia
Disusun Oleh :
Badar Adiwijaya (21212331)
Bryn Artha Patria (28212399)
Reinhart Hamonangan (26212094)


EKONOMI TRANSPORTASI


Pendahuluan

Banyak orang mengatakan Transportasi dan ekonomi memiliki hubungan yang erat, bahkah di dalam Undang Undang pun di tuliskan bahwa transportasi mendukung perekonomian, namun bagaimanakah sebenarnya hubungan diantara keduanya bekerja. Hal tersebut perlu kiranya kita telaah lebih dalam, sehingga kita dapat benar benar mengoptimalkan peran transportasi dalam mendukung perekonomian kita.
Hubungan erat antara ekonomi dan transportasi.
Core atau inti hubungan diantara keduanya ada dua hal yaitu pergerakan orang dan atau barang dan level aksesibilitas. Pergerakan orang dan atau barang timbul karena adanya derivated demand atau permintaan turunan dari suatu kegiatan atau aktifitas yang mengharuskan adanya perpindahan, dimana dengan perpindahan itu tentunya akan menghasilkan suatu nilai atau value yang dapat berbentuk bermacam macam, mulai dari uang, kepuasan, kebergunaan dan lain lain. Dan nilai atau value tersebut mulai dari suatu hal yang dapat diukur hingga suatu yang tidak dapat diukur karena menyangkut suatu hal yang abstrak, seperti kepuasan, semua hal yang terkait value tersebut dapat dikatakan membawa peningkatan secara ekonomi, apapun bentuknya.

ISI

Transportasi juga akan menentukan level of aksesibilitas dari suatu daerah, yang menggambarkan tingkat kemudahan suatu daerah dicapai atau di akses dari daerah lainnya. Semakin mudah daerah tersebut d capai maka semakin tinggi level aksesibilitasnya demikian juga sebaliknya semakin sulit daerah tersebut d capai maka semakin rendah level aksesibilitasnya. Dan tingkat kemudahan untuk mencapai suatu daerah sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana transportasi yang ada. Level of service akan sangat berpegaruh terhadap perekonomian, karena dengan level of service yang tinggi akan sangat memudahkan aktifitas perekonomian terutama pergerakan barang dan jasa dalam rangka mengcreate value atau nilai.
Transportasi dan kesempatan ekonomi (economic opportunity)
Sistem transportasi yang baik, dalam hal ini tariff yang terjangkau oleh masyarakat, keterpaduan antar dan intra moda transportasi yang bagus, frekwensi kedatangan kendaraan yang memadai, ketepatan waktu kedatangan yang sesuai dengan jadwal atau time table, kondisi kendaraan yang nyaman dan tidak menyebabkan polusi baik suara dan udara, dan jangkauan area layanan yang mengcover semua bagian kota atau daerah (dengan standar jarak perjalanan maksimal penumpang untuk berjalan kaki menuju angkutan umum), kondisi infrastruktur yang memadai, iklim bisnis yang sehat dan peraturan yang jelas, hal ini tentunya akan dapat melahirkan kesempatan kesempatan di sektor ekonomi  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan kinerja seperti diuraikan diatas maka system transportasi akan mampu menjawab/ memenuhi permintaan kebutuhan perjalanan atau pergerakan masyarakat dan juga akan mampu menjamin akses antara pasar, tempat-produksi barang/ jasa dan sumber- sumber ekonomi (resources) baik barang mentah, setengah jadi ataupun barang jadi namun masih d pergudangan. Pasar dan tempat-tempat produksi tidak hanya terkait barang namun juga manusia sebagai sumber ekonomi dalam hal ini tenaga kerja atau human resources dalam mengakses ke tempat-tempat produksi yaitu tempat kerja.  
Sistem transportasi yang baik juga akan mampu mendukung program program terkait pembangunan ekonomi (economic developmant) seperti regional marketing, investment promotion, tourism development, supporting UKM  dan lain lain. Karena transportasi akan menjadi kunci penentu daripada semua kegiatan yang intinya akan meningkatkan value added atau nilai tambah dari apapun.

Penutup

Manusia memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sumberdaya alam ini perlu diolah melalui proses produksi untuk menjadi bahan siap pakai untuk dipasarkan, sehingga selanjutnya terjadi proses tukar menukar antara penjual dan pembeli. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografi orang maupun barang. Dengan transportasi, bahan baku dibawa ke tempat produksi, dan dengan transportasi pula hasil produksi dibawa ke pasar. Para konsumen datang ke pasar atau tempat-tempat pelayanan yang lain (rumah sakit, pusat rekreasi, pusat perbelanjaan dan seterusnya) dengan menggunakan transportasi.

Daftar pustaka

http://ekonomidaerah.wordpress.com/ekonomi-transportasi/
http://pinterdw.blogspot.com/2012/02/manfaat-transportasi.html

KENAIKAN HARGA BAWANG


Pendahuluan

buruknya struktur pasar membuat harga bawang merah dan bawang putih naik.
Sebenernya struktur pasar yang tidak sehat, selama itu praktik pemburu rente itu tumbuh subur,
hampir semua petani menjual dengan sistem tebas atau ijon kepada tengkulak, di mana panen tebas ini adalah sebelum panen sudah dijual.
mahalnya harga bawang merah dan bawang putih mahal merupakan suatu kegagalan dari pemerintah &
ini hanya menguntungkan importir luar negeri atau bahkan menguntungkan pemain di dalam
negeri.

ISI

Turunnya harga saat panen serempak mengakibatkan petani enggan menanam bawang merah. Akibatnya, baru terasa akhir-akhir ini. Harga bawang merah kini naik karena terjadi kelangkaan di pasaran.

Harga bawang merah di pasaran bulan Maret ini cenderung mengalami kenaikan yang berlipat-lipat. Namun, ia cukup menyayangkan karena naiknya harga bawang merah ini tak banyak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan data kementrian perdagangan, harga rata-rata bawang merah bulan Maret 2013 (pantauan sampai dengan tanggal 11) sebesar Rp 26.439 per kilogram (kg). Harga bulan Maret naik Rp 3.850 per kg atau sekitar 17,04 persen dibandingkan dengan harga rata-rata bulan Februari 2013 sebesar Rp 22.589 per kg. Harga bawang merah tertinggi terjadi di Bandar Lampung sebesar Rp 50 ribu per kg dan terendah terjadi di Tanjung Pinang sebesar Rp18 ribu per kg.

“Ada sejarah kenapa harga bawang merah bisa naik. Dulu kalau petani panen sering dibarengi masuknya bawang impor, harga turun. Sekarang petani malas menanam, pasokannya jadi langka,” ujar Winarno, saat dihubungi, Selasa (12/3).

Ia menuturkan luasan lahan bawang merah di sentra-sentra produksi kini berkurang. Petani, kata dia lebih memilih menanam padi yang umumnya harganya lebih stabil dan menguntungkan.

Fenomena beralihnya petani bawang merah menjadi petani padi, kata Winarno mirip dengan tren berubahnya petani kedelai menuju komoditas lain. Hal ini sudah berdampak pada naiknya harga kedelai di tingkat perajin tahu tempe.

Menurutnya, pemerintah harus memetakan daerah-daerah yang menjadi sentra produksi bawang merah. Daerah tersebut, kata dia harus diatur masa tanam dan masa penennya. Ia yakin Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menanam bawang merah. “Potensinya ada, tanahnya cukup,” ujarnya.

Penutup

Untuk menjaga harga di tingkat petani dan tetap terjangkau konsumen, menurut Winarno perlu ada pola baru untuk perdagangan bawang merah. Sebagai komoditas yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama, bawang merah perlu dijual dalam bentuk olahan seperti pasta agar bisa lebih awet.

Jika bawang merah dijual dalam bentuk pasta, menurut dia petani akan tetap menikmati harga bawang merah yang bagus. Petani, tetap bisa menjual bawang merah kepada pengusaha produsen pasta. Di sisi lain, konsumen masih bisa membeli produk bawang merah dengan harga yang terjangkau.


Daftar Pustaka

http://acehterkini.com/kenapa-harga-bawang-naik-ini-kata-ketua-kontak-tani-nelayan-unggulan/
http://economy.okezone.com/read/2013/03/16/320/776766/alasan-harga-bawang-naik-dari-rente-sampai-importir-nakal

Minggu, 14 April 2013

EKONOMI PARIWISATA INTERNASIONAL PADA PEREKONOMIAN INDONESIA


PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun penciptaan lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Pariwisata ini juga merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan devisa negara melalui wisatawan mancanegara (wisman). Jika dibandingkan dengan devisa yang dihasilkan dari sepuluh komoditi utama yaitu (1) minyak dan gas bumi, (2) minyak kelapa sawit, (3) karet olahan, (4) pakaian jadi, (5) alat listrik, (6) tekstil, (7) kertas dan barang dari kertas, (8) makanan olahan, (9) kayu olahan, dan (10) bahan kimia, ternyata pariwisata memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa pada urutan keenam pada tahun 2006. Peningkatan ekspor barang dan jasa pada tahun 2006 sampai tahun 2008 terus terjadi, demikian halnya dengan pariwisata. Peningkatan devisa dari sektor pariwisata lebih cepat jika dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa lainnya. Pada tahun 2007 sektor ini menempati posisi terbesar kelima jika dibandingkan dengan ekspor lainnya, dan terus meningkat menjadi
Neraca pembayaran luar negeri balance of payment (BOP) mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, pariwisata akan makin bertambah penting dengan makin berkembangnya perdagangan dan investasi luar negeri. Namun, dalam neraca jasa-jasa selalu terjadi defisit. Pariwisata yang termasuk bagian dari neraca jasa-jasa merupakan satu-satunya yang memberikan kontribusi positif.

ISI

Permintaan pariwisata internasional di Indonesia dipengaruhi oleh pendapatan dari negara asal wisatawan, harga pariwisata Indonesia, dan harga pariwisata negara pesaing, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Apakah kedatangan wisatawan ke Indonesia ini merupakan rangkaian perjalanan pariwisata dari ketiga negara tersebut (sebagai barang komplemen) atau merupakan pilihan tunggal sebagai tujuan utama perjalanan (sebagai barang substitusi).
Data harga pariwisata dalam praktiknya sulit diperoleh karena komoditi pariwisata merupakan komposit dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan. Studi yang dilakukan oleh Jorgensen dan Solvoll (1996) dan Kulendran dan King (1997) dalam Stabler et.al. (2010) menggunakan biaya paket wisata sebagai proxy untuk harga pariwisata. Harga pariwisata sebenarnya terdiri dari harga berbagai jenis barang dan jasa sehingga sulit untuk mendapatkan angka tunggal tentang harga ini. Oleh karena itu, harga pariwisata dapat direpresentasikan oleh indeks harga konsumen negara tujuan dibagi dengan indeks harga konsumen negara asal wisatawan dibagi dengan nilai tukar mata uang ke dua negara (Choyakh, 2008).
Permintaan pariwisata juga dapat dipengaruhi oleh permintaan pariwisata pada tahun sebelumnya karena alternatif untuk mengunjungi tempat lain terkendala oleh terbatasnya informasi daerah tujuan tersebut. Sering diasumsikan
bahwa semakin banyak informasi tentang daerah tujuan wisata tersebut, akan semakin banyak wisatawan yang mengunjunginya. Dampak peningkatan informasi ini dapat dilihat dengan memasukkan variabel lag dalam persamaan permintaan akan pariwisata sebagai variabel bebas. Ini sejalan dengan hipotesis bahwa umumnya wisatawan akan mengunjungi kembali daerah yang pernah dikunjungi sebelumnya.
Jumlah penduduk suatu negara juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke negara lain. Semakin meningkat jumlah penduduknya, akan semakin banyak penduduk tersebut melakukan perjalanan wisata. Variabel lainnya yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, antara lain, pengeluaran untuk pemasaran, variabel dummy event seni, budaya dan olah raga, perubahan politik negara yang dikunjungi, kebijakan pemerintah dan keamanan.
Sebagian besar studi tentang permintaan pariwisata menggunakan persamaan tunggal dengan jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi merupakan fungsi dari pendapatan, harga pariwisata, nilai tukar mata uang negara asal dengan negara tujuan, biaya transportasi, serta variabel dummy tentang faktor kualitatif yang mempengaruhi kunjungan wisatawan. Model yang digunakan dapat berupa model log linear dengan koefisien dari variabel penjelasnya mencerminkan nilai elastisitasnya (Garin-Munoz et al., 2000, Choyakh, 2008, Poenca and Elias, 2005, Aslam et al., 2009), dan model linear biasa yang koefisien variabel penjelasnya koefisien constant marginal effect (Stabler et al., 2010). Namun, terdapat beberapa penelitian yang menggunakan panel data yang merupakan kombinasi data time series dengan data cross-section untuk menghindari terjadinya multikolinearitas dan meningkatkan derajat kebebasan (Choyakh, 2008).
Model yang telah dibuat walaupun secara teori ekonomi benar, secara statistik signifikan, dan secara ekonometrik benar untuk sampel yang sesuai pada periode yang digunakan, sudah tidak dapat dipakai untuk peramalan karena cepatnya perubahan hubungan struktural dari model yang telah dibuat (Koutsoyianis, 1978). Berdasarkan teori mikroekonomi tentang permintaan, permintaan pariwisata didefinisikan sebagai sejumlah barang dan jasa pariwisata di mana konsumen (wisatawan) bersedia dan mampu untuk membeli dalam waktu dan kondisi tertentu. Dalam hal ini permintaan adalah fungsi dari pendapatan wisatawan, harga barang dan jasa pariwisata, harga barang dan jasa substitusi, serta variabel kualitatif lainnya seperti krisis ekonomi dan perang teluk dengan menggunakan variabel dummy (Choyakh, 2008).
Witt et al. (1995) dalam Mavri (2009) menyatakan bahwa sudah banyak studi tentang permintaan pariwisata dengan menggunakan pendekatan ekonometrika. Teknik kuantitatif lainnya yang juga sering digunakan adalah gravity model dan model time series. Temuan utama dalam model tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin membangun model hanya dengan menggunakan persamaan tunggal untuk semua negara asal dan tujuan wisatawan. Variabel tertentu dapat mempengaruhi suatu negara, tetapi tidak mempengaruhi negara yang lain dan estimasi koefisien sangat bervariasi antar-negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan persamaan simultan untuk melihat keterkaitan antarvariabel yang mempengaruhi permintaan wisatawan mancanegara di Indonesia serta penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri.
Pariwisata seperti halnya sektor perekonomian lainnya, memiliki peluang semakin berkembang yang cukup besar, dengan adanya liberalisasiHal tersebut
terjadi karena semakin mudahnya akses sarana transportasi antarnegara serta semakin terbukanya penduduk melakukan perjalanan ke luar negeri, meningkatnya volume perdagangan internasional, dan masuknya/keluarnya investasi dari/ke luar negeri

Penutup

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dipengaruhi secara positif oleh GDP negara asal wisatawan dan harga pariwisata negara pesaing. Demikian juga dengan pengeluaran mereka selama di Indonesia sehingga jumlah devisa yang masuk ke Indonesia akan meningkat saat GDP negara asal wisatawan dan atau harga pariwisata negara pesaing meningkat. Sementara harga pariwisata Indonesia di mata wisatawan mancanegara berpengaruh negatif terhadap jumlah kunjungan maupun pengeluarannya.
 Nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara asal wisatawan berpengaruh negatif terhadap neraca pariwisata Indonesia. Semakin menguat nilai rupiah, semakin berkurang devisa yang masuk ke Indonesia dan semakin meningkat devisa yang keluar Indonesia sehingga neraca pariwisata semakin mengecil.
Pemulihan perekonomian dunia yang mulai membaik setelah terjadinya krisis global dan peningkatan GDP negara asal wisman perlu disikapi dengan upaya promosi yang lebih terfokus pada negara-negara yang potensial mendatangkan wisman.
Stabilitas harga di dalam negeri dan stabilitas nilai tukar mata uang asal wisatawan dengan mata uang rupiah diperlukan untuk menjaga agar harga pariwisata Indonesia tetap kompetitif. Selain itu, jaminan keamanan di dalam negeri tetap harus ditingkatkan.
Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisman, pemerintah memberikan kemudahan melalui fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Namun, sejak tahun 2004 fasilitas tersebut diganti dengan Visa Saat Kunjungan (visa on arrival) untuk beberapa negara asal wisman dengan menerapkan prinsip resiprokal. Hal ini dapat menghambat upaya peningkatan jumlah kunjungan wisman.
Pemberian bebas fiskal kepada penduduk Indonesia yang akan pergi ke luar negeri memicu peningkatan jumlah outbound sehingga devisa yang keluar melalui outbound akan meningkat lebih cepat yang pada gilirannya akan menurunkan neraca pariwisata.

Daftar Pustaka

Sabtu, 30 Maret 2013

Perkembangan & Manfaat Pertanian di Indonesia

Pendahuluan

Negara di Indonesia adalah Negara yang kaya sumber daya alamnya.
Sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Karena Indonesia terkenal dengan tanah yang subur

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri.

Agar sektor pertanian dapat terus memberikan peran pada perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan di sektor ini. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Dengan adanya investasi di sektor ini diharapkan akan memicu kenaikan output dan input demand yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.

Dengan adanya usaha pembangunan pertanian, muncul pula masalah-masalah yang akan memperlambat laju perkembangan pertanian di Indonesia. Masalah tersebut muncul mulai dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh pelaku produksi dan konsumen pertanian hingga minimnya pendidikan petani. Hal tersebut disebabkan oleh pola hidup yang berubah dari petani itu sendiri, misalnya minimnya pengetahuan akan pemanfaatan dan pengembangan pertanian modern, politik pertanian serta mulai hilangnya nilai budaya dan semangat yang dimiliki oleh petani.

Isi


Perkembangan Pertanian Di Indonesia

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.
Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi oleh musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani, menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya penyelesaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Di bawah ini terdapat beberapa rekomendasi, tawaran, saran, masukan dan juga tuntutan hasil dari pemikiran mahasiswa-mahasiswa pertanian Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia (FKMPI) terkait strategi pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
  1. Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan.
  2. Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang. 
  3. Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani, berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, dan mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi IPTEK.
  4. Indonesia harus mampu keluar dari WTO dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014.
  5. Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan lokal serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian ilmuwan lokal.
  6. Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
  7. Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian.
  8. Membuat dan memberlakukan Undang-Undang perlindungan atas Hak Asasi Petani.
  9. Memposisikan pejabat dan petugas di setiap instansi maupun institusi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.
  10. Mewujudkan segera reforma agraria.
  11. Perimbangan muatan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep jam tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada
  12. Bimbingan lanjutan bagi lulusan bidang pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan wirausahawan dalam bidang pertanian (inkubator bisnis) berupa pelatihan dan pemagangan (retoling) yang berorientasi life skill, entrepreneurial skill dan kemandirian berusaha, program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui kegiatan magang ke negara-negara dimana sektor pertaniannya telah berkembang maju, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pertanian, pengembangan program studi bidang pertanian yang mampu menarik generasi muda, serta program-program lain yang bertujuan untuk menggali potensi, minat, dan bakat generasi muda di bidang pertanian serta melahirkan generasi muda yang mempunyai sikap ilmiah, professional, kreatif, dan kepedulian sosial yang tinggi demi kemajuan pertanian Indonesia, seperti olimpiade pertanian, gerakan cinta pertanian pada anak, agriyouth camp, dan lain-lain.
  13. Membrantas mafia-mafia pertanian. 
  14. Melibatkan mahasiswa dalam program pembangunan pertanian melalui pelaksanaan bimbingan massal pertanian, peningkatan daya saing mahasiswa dalam kewirausahaan serta dana pendampingan untuk program–program kemahasiswaan.
Banyak hal yang harus kita lakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang menjadi prioritas dalam melakukan program apapun. Tentu hal itu tidak boleh hanya menguntungkan satu golongan saja namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang kuat dan mapan. Dimana Sistem tersebut harus dapat berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik.

Kriteria Menteri Pertanian Indonesia

  1. Berlatar belakang pendidikan pertanian serta menguasai ilmu pertanian terapan dan teknis.
  2. Berani turun secara langsung kelapangan melihat kondisi permasalahan pertanian di Indonesia.
  3. Mampu menjadikan pertanian sebagai leading sector perekonomian bangsa.
  4. Bersedia berkomunikasi dan bekerjasama serta mengikutsertakan petani, mahasiswa, institusi, dan instansi pertanian dalam pengambilan kebijakan.
  5. Membuat dan mampu mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada upaya pembangunan pertanian dan kepentingan petani.
  6. Berpengalaman dan berdedikasi di bidang pertanian.
  7. Memiliki track record yang baik (tidak pernah terlibat kasus hukum).
  8. Loyal terhadap pemerintah dan NKRI.
  9. Mewujudkan program wilayah bebas korupsi (wbk) di Departemen Pertanian.
  10. Berani bertindak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan untuk kemajuan pertanian Indonesia.
  11. Mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia pada tahun 2014.
  12. Berani membuat program peningkatan kesejahteraan untuk petani.
  13. Berani membuat kebijakan bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional agar dunia pendidikan pertanian lebih diperhatikan dan maju.
Manfaat pertanian di indonesia
Pertanian memiliki subsektor-subsektor yang memiliki peran dan potensi dalam membangun perekonomian Indonesia. Di bawah ini terdapat beberapa peran dari subsektor-subsektor yang ada di sektor pertanian

1.      Perkebunan Sebagai Komoditi Ekspor
Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan yang paling konsisten, baik ditinjau dari arealnya maupun produksinya. Berdasarkan data dari Direktorat Bina Produksi Perkebunan (2004), pada tahun 2000 sampai 2003, secara keseluruhan luas areal perkebunan di Indonesia meningkat dengan laju 2,6% per tahun dengan total areal pada tahun 2003 mencapai 16,3 juta ha.
Perkebunan di Indonesia memiliki beberapa komoditas penting, diantaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu. Pertumbuhan kelapa sawit, karet dan kakao mengalami laju yang pesat diantara tanaman perkebunan yang lainnya yaitu diatas 5% per tahun. Pertumbuhan tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat keuntungan pengusaha komoditas tersebut yang relatif baik. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal untuk komoditas tersebut.
Selain pertumbuhan areal, produksi perkebunan juga meningkat dengan konsisten pada tahun 2000 sampai 2003 dengan laju 7,6%. Total produksi mencapai 19,6 juta ton pada tahun 2003. Komoditas kelapa sawit dan karet mempunyai kontribusi yang dominan. Produksi kelapa sawit tumbuh pesat dengan laju 12,1% per tahun. Kemudian tingkat pertumbuhan produksi komoditas kakao dan kopi juga relative pesat pada periode tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga-harga produk perkebunan pada tahun 2003.

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang penting karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Subsektor ini juga menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Sampai tahun 2003, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh subsektor ini diperkirakan mencapai sekitar 17 juta jiwa. Jumlah lapangan kerja tersebut belum termasuk ke dalam industri hilir perkebunan.
Subsektor perkebunan menyediakan lapangan pekerjaan di pedesaan dan di daerah terpencil sehingga mempunyai nilai tambah tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Peran tersebut bermakna strategis karena penyediaan lapangan kerja oleh subsektor ini berlokasi di pedesaan sehingga Subsektor ini mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap PDB. Dari segi nilai absolut berdasarkan harga yang berlaku, PDB terus meningkat dari tahun 2000 sampai tahun 2003 dari sekitar Rp 33,7 triliun menjadi Rp 47,0 triliun, atau dengan laju sekitar 11,7% per tahun.
Dengan peningkatan tersebut, kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian adalah sekitar 16%. Terhadap PDB secara nasional tanpa migas, kontribusi subsektor ini adalah sekitar 2,9% atau sekitar 2,6% PDB total. Jika menggunakan PDB dengan harga konstan tahun 1993, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian adalah 17.6%, sedangkan terhadap PDB nonmigas dan PDB nasional masing-masing adalah 3.0% dan 2.8%.
Subsektor perkebunan memiliki posisi yang tidak dapat diremehkan. Perkebunan merupakan salah satu subsektor andalan dalam menyumbang devisa untuk negara melalui orientasi pasar ekspor. Produk karet, kopi, kakao, teh dan minyak sawit adalah produk-produk yang lebih dari 50% dari total produksi adalah untuk ekspor. Hingga tahun 2004, subsektor perkebunan secara konsisten menyumbang devisa dengan dengan rata-rata nilai ekspor produk primernya mencapai US$ 4 miliar per tahun. Nilai tersebut belum termasuk nilai ekspor produk olahan perkebunan, karena ekspor olahan perkebunan dimasukkan pada sektor perindustrian.

2.      Agroindustri Sebagai Pemoles Hasil Pertanian
Pertanian merupakan isu sensitif dan penting yang menjadi ciri sosial ekonomi bagi sebagian besar dari negara-negara berkembang di dunia. Namun, negara maju yang sudah menjadi negara industri, yang memiliki jumlah petani dan kontribusi pertanian yang kecil ternyata juga ikut membela dengan serius sektor pertaniannya.
Di Indonesia, kita jumpai banyak sekali industri-industri yang bergerak dalam mengelola hasil-hasil dari sektor pertanian. Selain itu banyak hasil karya anak bangsa yang mengubah hasil pertanian sebagai bahan baku yang kemudian disulap menjadi barang yang sangat bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Contohnya pemanfaatan pelepah pisang yang dibuat menjadi berbagai kerajinan tangan. Biji-biji jarak yang kemudian diolah menjadi biodiesel. Hasil dari perkebunan tembakau, karet, kopi, tanaman sayur dan hortikultura serta masih banyak lagi industri-industri pertanian yang dimiliki oleh Indonesia.
Dalam pembangunannya, industri pertanian tidaklah lepas dari perkembangan teknologi. Pemanfaatan hasil pertanian sebagai bahan baku industri mampu memberikan kontribusi tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran di Indonesia secara perlahan-lahan dapat menurun. Peran bioteknologi juga sangat diperlukan di sektor ini, sehingga menjadi peluang untuk tenaga-tenaga ahli dalam bidang pertanian untuk bekerja.
Dalam proses pengelolaan yang tidak tepat pada subsektor ini, banyak keuntungan dari hasil produksi yang dimiliki oleh badan usaha asing sehingga penghasilan dari ekspor bisa berkurang dari nilai tertingginya. Kurangnya modal dan hutang luar negeri Indonesia memaksa hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, seharusnya ada usaha-usaha yang dilakukan agar keuntungan negara dapat meningkat dan laju inflasi dapat diturunkan sehingga kondisi ekonomi negara Indonesia dapat stabil dan terjamin untuk keberlanjutan proses pembangunan.

3.      Agroekowisata Sebagai Pemikat Wisatawan
Negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang menjadi ciri khas tersendiri sebagai negara yang beriklim tropis. Hal ini jarang sekali diperhatikan dan dirawat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga kurang optimal dalam pemanfaatannya. Salah satu manfaatnya adalah sebagai objek wisata.
Pada hakikatnya manusia mempunyai daya imajinasi yang tinggi sehingga memerlukan keindahan-keindahan yang akan menyegarkan kembali daya imajinasi yang mulai jenuh akibat dari kesibukan-kesibukannya yang sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Meski sudah ada objek wisata alam yang telah tersedia, namun jarang sekali objek wisata yang memberikan perpaduan dari keindahan susunan bentang alam dengan produk-produk pertanian.
Agroekowisata menawarkan berbagai ekosistem pertanian serta bentang alam yang khas yang akan menjadi wahana baru untuk para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dalam bentuk penghasilan devisa.

Penutup:


Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. So pertanian merupakan sektor yang menyumbang setengah dari perekonomian Indonesia melalui sumbangan devisa dalam orientasi pasar ekspor produk karet, kopi, kakao, teh dan minyak sawit. Perkebunan merupakan penyedia lapangan pekerjaan di pedesaan dan daerah terpencil, dan merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup signifikan.
Demikian juga peran agroindustri dalam memoles hasil pertanian melalui teknologi tertentu menjadi barang yang sangat bermanfaat dan bernilai tinggi, baik untuk konsumsi lokal maupun manca negara. Namun pengolahan hasil industri pertanian tersebut menghadapi hambatan mana kala teknologi yang digunakan tidak tepat guna, dan akhirnya akan menurunkan nilai produk tersebut yang akhirnya memangkas keuntungan yang seharusnya didapat. Hal ini perlu dicermati sehingga dilakukan antisipasi dan upaya lain yang tepat.
Kekayaan Indonesia berupa lahan pertanian juga merupakan aset penting untuk agrowisata. Dengan pengolahan yang baik hasil perkebunan ini dan pemeliharaan terhadap kebersihan dan keindahannya, maka nilai agrowisatanya akan memberikan devisa yang cukup tinggi bagi negara.



Daftar Pustaka

http://aldorahman.blogspot.com/2010/05/peran-pertanian-dalam-perekonomian.html